.jpg)
Sorong:(mhp.com) pbd.
Sesuai Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) Bagian I huruf C angka 7, pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bagi daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan gedung (IMB) dan sertifikat lain dan fungsi bangunan gedung.
Ketika di jumpai ketua lembaga Investigasi Negara papua Barat Daya ,Yongki Ohoiulun oleh awak Media , Saya sangat prihatin bila pihak pihak lain yang tidak mengetahui maksud dan tujuan kami serta melihat tufoksi kami sebagai lembaga pengawasan , beberapa waktu yang lalu, kami sudah Bertemu antara pihak pemerintah dan pihak perusahan bersama lembaga investigasi negara RI.Semua sudah jelas pihak perusahan belum menunjukkan IMB atau PBGnya kepada pemerintah. (Awak Media ,sorong,24 juni 2024)
Benar yang di sampaiakan oleh tokoh pemuda Batak kota sorong tersebut sudah benar namun dia lupa kalau ijin IMB dan PBG pelaksanaannya di daerah kabupaten /kota dimana Bangunan itu akan di Bangun, Dengan berubahnya menjadi PBG berdasarkan UU No. 11/2020, maka pemberian izin tetap berada pada daerah kabupaten/kota. Penerbitan PBG oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan PBG yang meliputi:
1. penetapan nilai retribusi daerah;
2. pembayaran retribusi daerah; dan
3. penerbitan PBG.
Apakah bangunan gedung Mall Paragon yang di bangun di wilayah kota sorong sudah mendaftarkan PBGnya ? karena selama ini pertemuan dengan pihak pemeintah dengan pihak perusahan belum mempunyai PBG dan belum terdaftar. Karena berdasarkan UU No. 11/2020, maka pemberian izin tetap berada pada daerah kabupaten/kota. Lembaga investigasi negara dengan melaksakan fungsi kontrolnya, kami sangat menyayangkan tokoh pemuda Batak kota sorong ,yang tidak menjelaskan apakah bangunan tersebut sudah mendaftakan PBGnya,atau belum serta bukti dukungan masyarakat seperti apa dalam menunjang lingkungan pembangunan tersebut
(Mhp.com,sorong,24 juni 2024).
Semua harus tetap pada peraturan ,kalau pihak perusahan sudah memiliki kelengkapan PBG tunjukkan pada pemerintah. Pemerintah sudah memberikan surat teguran untuk berhentikan sementara waktu sambil mengurus ijinnya namun nyatanya pembangunan jalan terus ni ada apa ? Walaupun semua sudah lengkap dan sesuai peraturan ,silahkan saja membangun.
Sesudah PBG diterbitkan, persyaratan pemenuhan standar teknis bangunan harus terpenuhi. Proses pemenuhan standar tersebut dilakukan pada tahap proses konsultasi, yaitu pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang melibatkan Tenaga Ahli yang memiliki keahlian terkait bangunan gedung. Dalam PP No. 16/2021
Lembaga investigasi negara minta klarifikasi IMB dan PBG yang di sebutkan oleh ketua pemuda Batak F. S sekaligus dari alumni Lemhannas terkait pembangunan mall paragon.apakah Perusahan sudah Mempunyai PBG yang di terbitkan Pemerintah Daerah ? saudara s lupa melihat bahwa semua itu ijin di buat di Daerah Kabupaten / kota. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) Bagian I huruf C angka 7, pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bagi daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah
Kita berharap agar pihak pihak yang terkait dalam pembangunan Mall Paragon kota sorong dapat Bekerjasama dengan baik.tunjukkan IMB dan sudah Terdaftar PBGnya silahkan bekerja kami tetap mendukung apabila kelengkapan semua itu sudah terpenuhi.pungkasnya
( hp.lin.ka).